Pensiun dini dari sebuah bank, berpendidikan sarjana, dan datang dari keluarga berada, Yordan Bangsaratoe memilih menjadi pekebun singkong, bahan baku bioetanol. Beragam cibiran seperti orang gila, tak menyurutkan niatnya. Kini dari kebun singkong ia menuai laba bersih Rp40-juta per ha, jauh lebih besar ketimbang gaji sebagai karyawan bank. Rahasianya? Ia menggenjot produksi hingga 120 ton/ha; pekebun lain rata-rata cuma 20-30 ton per ha.

Usianya 38 tahun ketika bank tempatnya bekerja selama 9 tahun itu dilikuidasi. Namanya tercatat dalam deretan karyawan yang harus 'pensiun dini'. Sarjana Ekonomi alumnus Universitas Lampung itu sempat gamang. Untuk apa uang pesangon itu? Ia akhirnya memutuskan menanam singkong, komoditas yang banyak diusahakan di Lampung. Yordan tertantang lantaran banyak petani singkong di bumi Ruwai Jurai itu miskin.

Setelah bertemu peneliti, berselancar di dunia maya, dan membaca pustaka, Yordan menyambung bibit singkong. Ia menjadikan singkong kasetsart sebagai batang bawah dan singkong karet sebagai batang atas. Kasetsart dipilih sebagai batang bawah karena unggul. 'Potensi hasilnya mencapai 30 ton/hektar,' kata Yordan.

Soal singkong karet? Varietas yang tidak menghasilkan ubi itu berdaun rimbun. Yordan berasumsi, dengan banyaknya jumlah daun, maka pertumbuhan ubi semakin besar. Sebab, daun tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dari proses itu dihasilkan makanan yang akan dipasok ke seluruh bagian tanaman. Sedangkan kelebihannya akan disimpan dalam umbi. Penyambungan itu ia lakukan sendiri untuk menghasilkan 4.400-4.500 bibit. Itu cukup untuk penanaman di lahan 1 ha.

Ayah 2 anak itu menyiapkan bibit pada musim kemarau. Sambungan antara singkong kasetsart dan singkong karet diikat dengan plastik. Ia rutin mengontrol pertumbuhan bibit di persemaian selama sebulan. Jika terjadi penyumbatan alias bottleneck, dipastikan sambungan tidak sempurna, jadi tidak layak dijadikan bibit. Bila kulit batang dan gabus berwarna putih dan tumbuh mata tunas, maka penyambungan itu berhasil.
Pupuk

Sebulan pascapenyambungan, ia memindahtanamkan bibit ke lahan setelah memotong bagian akar. Yordan membudidayakan anggota famili Euphorbiaceae itu berjarak tanam 1,5 m x 1,5 m sehingga populasi 4.400-4.500 batang per ha. Itu cukup memberikan ruang bagi singkong untuk tumbuh maksimal. Bandingkan dengan jarak tanam pekebun lain 1 m x 1 m-total populasi lebih dari 9.000 tanaman-sehingga tampak rapat. Dampaknya, produksi justru rendah.

Menurut Yordan, jarak tanam lebar bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi singkong. 'Komposisi pupuk kunci utamanya, bukan banyaknya pupuk,' kata pria kelahiran 11 Desember 1960 itu. Yordan menaburkan 5 ton pupuk kandang per ha di lahan yang sudah diolah. Empat hari usai tanam, ia menambahkan 0,5 gram pupuk NPK di sekeliling batang. Total pupuk NPK yang diberikan 200 kg.

Ia kembali memberikan total 300 kg NPK ketika kerabat karet itu berumur 3 bulan. Yordan memanen singkong berumur 10 bulan. Produktivitas ubikayu yang dibudidayakan di Madukoro, Lampung Utara, itu mencapai 30 kg per tanaman atau sekitar 120 ton per hektar. Saat ini, ia mengebunkan 17 ha. Dengan begitu ia mampu memanen 80 ton singkong per hari. Dengan kadar pati 30%, hanya perlu 4 kg singkong untuk menghasilkan 1 liter bioetanol; varietas lain, 6 kg.

Yang juga menerapkan sistem budidaya intesif adalah Tjutju Juniar Sholiha, pekebun singkong di Sukabumi, Jawa Barat. Ia berpegang pada komposisi pupuk untuk memaksimalkan singkong varietas darul hidayah. 'Bila tidak dipupuk, bobot umbi paling 15-20 kg. Tapi dengan pemupukan intensif, produksi menjulang 20-40 kg per tanaman,' katanya.
Rendam

Sebelum menanam, Tjutju merendam bibit sepanjang 10-15 cm dalam pupuk organik cair selama 3 jam. Bukan cuma sebagian, tetapi seluruh permukaan bibit terendam dalam pupuk. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Ia menanam bibit-tanpa daun-berjarak 2,5 m x 1 m sehingga total populasi 5.000 tanaman. Alumnus Fakultas Biologi Universitas Nasional itu langsung memberikan 1 kg kompos per tanaman sekaligus menyiramkan pupuk organik cair. Hanya dalam waktu 2 pekan, bibit memunculkan tunas muda.

Perempuan kelahiran Bandung 17 Juni 1969 itu kembali memberikan pupuk organik cair pada bulan kedua dan keempat dengan total dosis per bulan sebanyak 2 liter untuk seluruh tanaman. Sedangkan pada bulan ketiga dan kelima ia memberikan 600 kg Urea dan 495 kg NPK di bawah tajuk tanaman. Setelah bulan kelima hingga panen, ia tak pernah memupuk lagi.

Oleh karena itu, penanaman sebaiknya saat musim hujan. Dengan budidaya seperti itu Manihot utillisima berproduksi maksimal, 200 ton per hektar atau rata-rata 40 kg per tanaman. Bahkan ia pernah memanen 100 kg umbi dari 1 tanaman. Hasil penelitian Institut Pertanian Bogor, singkong darul hidayah yang dikembangkan Tjutju berkadar pati 32%.

Yordan dan Tjutju mantap berkebun singkong lantaran pasar terbuka lebar. Produsen bioetanol dan tapioka menyerap singkong produksi mereka. Dengan harga Rp520 per kg, Yordan meraup omzet Rp62-juta per ha. Padahal, biaya produksi hanya Rp130 per kg sehingga laba bersih Yordan Rp46-juta per ha. Saat ini ia mengelola 10 ha lahan. Tingginya produksi singkong mereka menjadi incaran Korea, China, Taiwan, dan Kamboja. 'Karena produksi bibit masih terbatas, saya baru akan memasok Kamboja,' kata Tjutju.

Sumber : Trubus Online

Selengkapnya...

Di saat sejumlah daearah tertentu beralih ke beras, warga Kampung Cirendeu, Leuwigajah, Kota Cimahi, tetap bertahan pada singkong sebagai makanan pokok. Karena berpegang pada wejangan leluhur.

“Wilujeung Sumping di Kampung Cirendeu.“ Plank bertulis latin dalam bahasa Jawa Sunda kuno itu terpampang di mulut jalan masuk kampung Cirendeu, Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sepintas tak ada yang istimewa di balik pemasangan papan petunjuk tersebut, selain hanya ingin memberi tahu para pendatang baru bahwa ia telah berada di wilayah Kampung Cirendeu – dan orang sana biasa menyebutnya RW 09.

Tapi, bagi masyarakat Kampung Cirendeu pemasangan papan selamat datang itu secara tersirat punya maksud ingin memberitahukan pada khalayak bahwa kampung ini memiliki warisan dari karuhun (leluhur), yakni sebagai manusia dan bangsa mempunyai cirri-ciri: rupa, bahasa, aksara, dan adat istiadat atau kebiasaan tersendiri. Bagi penduduk Cirendeu, sekecil apapun warisan karuhun itu harus dilestarikan.

Salah satu warisan itu adalah tetap mempertahankan singkong (Manihot esculenta), bukan beras, sebagai makanan pokok. Memang ada sebagain kecil warga yang mengonsumsi beras, tapi lebih banyak warga yang tetap bertahan makan nasi dari bahan singkong, yang oleh penduduk di sana disebut dengan istilah Rasi atau beras nasi.

Kalau ditilik dari letak gegrafis Kampung Cirendeu tak salah kalau mereka memilih singkong sebagai makanan pokok. Kampung ini dikelilingi oleh pegunungan, yang lahan atau tanah yang tersedia hanya cocok untuk tanaman pangan non-beras atau tanaman sejenis umbi-umbian. Dan, nenek moyang mereka ternyata memilih singkong, dan adat kebiasaan itu pun tetap dilestarikan hingga sekarang.

Kampung Cirendeu menjadi pusat perhatian tatkala harga bahan pokok beras melambung tinggi, dan Departemen Pertanian dan Badan Ketahahan Pangan mulai menggalakkan diversifikasi pangan. Kampung ini menjadi salah contoh bahwa orang bisa bertahan hidup dan sehat tanpa harus mengonsumsi beras. Hanya saja, sayangnya, para petani singkong di kampung Cirendeu belum mendapat perhatian dari pementintah.

Para petani singkong, mulai bercocok tanam hingga memasarkan hasil produknya, masih secara tradisional. Seperti kata Kang Yana, seorang pemuka Masyarakat Adat Kampung Cirendeu, kebanyakan para petani di kampung ini tidak memasarkan singkongnya secara langsung ke pasar. Tapi, mereka lebih dulu mengolah singkong itu menjadi Aci (sagu), dan hasil olahan inilah yang dijual ke pasar.

Singkong bukan tanaman musiman. Karenanya, setiap saat singkong dapat dipanen. Namun demikian, menurut Kang Yana kepada wartawan Tani Merdeka, tetap ada saat-saat panen raya yang melibatkan seluruh masyarakat untuk mulai memetik hasilnya. Dari kampung seluas 100 hektar itu setiap bulan menghasilkan 2 ton singkong. Hasil ini masih bisa ditingkatkan lagi, kalau saja ada intervensi dari tangan-tangan pemerintah.

Umumnya ke-50 kepala keluarga atau sekitar 800 jiwa penduduk Kampung Cirendeu memiliki lahan singkong dengan luas yang bervariasi. Seperti Kanda dan Bana, dua penduduk di sana, masing-masing memiliki lahan seluas 1 hingga 3 hentar. Namun, ada pula yang memiliki lahan kurang dari satu hektar, dan mereka yang tak memiliki lahan bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang.

Agar hasil produk singkong bisa dipanen setiap bulan, mereka mengatur pola tanam singkong sedemikian rupa. Caranya, awal tanam pada masing-masing petak lahan singkong dibuat berbeda, sehingga diperoleh usia singkong yang berbeda pula. Ada tanaman yang berusia muda, 3 hingga 6 bulan, dan ada pula yang usia tua (siap panen), satu tahun. Jadi, karena dibuat beda usia, maka panennya bisa setiap saat.

Setelah dipanen, singkong ini langsung diolah menjadi Aci (sagu) dan hasil olahan ini kemudian dijual ke pasar dengan harga Rp3.000 per kilogram. Ampas singkong -- setelah sagunya diambil – tidak dibuang, tapi itulah yang kemudian dijadikan beras nasi (rasi), yang dikenal pula dengan nema Sanguen. Jadi, “Petani singkong di kampung ini tidak menjual singkong mentah, tetapi menjual Aci,” jelas Kang Yana.

Tetap Bertahan Makan Rasi
Nasi dan rasi memang berbeda tapi fungsinya sama, sebagai makanan pokok. Nasi terbuat dari bahan beras, sedangkan rasi dari bahan singkong. Kalau nasi dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia, sedangkan rasi hanya dikonsumsi oleh segelintir orang di Kampung Cirendeu, Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Ketika pada masa Orde Baru beras menjadi primadona sebagai bahan makanan pokok, banyak warga masyarakat tertentu – seperti di Papua dengan kebiasaan makan umbi-umbian, Gunung Kidul makan tiwul dan lainnya – beralih ke beras. Maka, waktu itu, dikenal istilah orang atau warga tetap dikatakan miskin kalau belum makan beras.

Tapi, warga masyarakat Kampung Cirendeu tak terpengaruh dengan sebutan itu, mereka tetap mempertahankan kebiasaan yang mereka warisi turun-menurun, makan rasi. Dan, tradisi itu telah dilakoni leluhur kampung itu sejak masa penjajahan Belanda 1918. Hanya saja terjadi perubahan istilah dari semula sanguen menjadi rasi.

Ceritanya, pada 1924 para sesepuh Kampung Cirendeu menilai nama sanguen tidak menasional, maka diubahlah menjadi rasi. Sebetulnya, para leluhur kampung itu tidak menolak beras, namun mereka punya sejarah yang tak menguntung dengan tanaman pagi.

Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, lahan sawah yang telah ditanami padi tiba-tiba mongering dan puso. Sementara suplai beras dari pemerintah Belanda, waktu itu, sangatlah sulit. Di tengah masa yang teramat sulit itu, kata Haji Ali, seorang tokoh masyarakat Cirendeu, warga kampung mulai mencari jalan keluarnya.

Apa jalan keluarnya? Ya, mengganti sawah menjadi kebun singkong. Dan, sejak itu, masyarakat Cirendeu membiasakan diri mengonsumsi singkong, yang didahului dengan keluarnya wejangan, yang initinya, minta masyarakat menunda mengonsumsi beras, berali ke umbi-umbian. Wejangan itu tetap melekat pada warga masyarakat Cirendeu.(Evi Agustin)

artikel dari : www.tanimerdeka.com

Selengkapnya...

Pertanian Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa sebagai penggerak ekonomi nasional namun tidak dikelola dengan baik. Sumber daya ekonomi pertanian mulai dari tanaman pangan, hortikultura, kacang-kacangan, serealia, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan tidak dikelola dengan baik dibiarkan berkembang sendiri tanpa ada road map. Produk pertanian Indonesia yang unggul di pasar dunia saat ini dibiarkan berjalan sendiri tanpa didukung kebijakan pengembangan daya saing. Kita penghasil sawit dan lada nomor 1, karet nomor 2, beras nomor 3 di dunia. Tapi kita tidak mau dan mampu membangun keterkaitan sektor hulu-hilir dan mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang diperlukan untuk pengembangan komoditas tersebut. Kita lebih senang mengembangkan sektor industri meski juga hanya sebagai tukang jahit saja.

Pemerintah juga kurang gigih dalam menawarkan peluang usaha di sektor pertanian kepada investor. Ini terlihat dari timpangnya investasi antara sektor pertanian dengan sektor industri. Rencana PMA untuk sektor pertanian pada 2007 hanya US$ 1.491,6 juta sementara untuk sektor industri US$ 27.209,4. Ekspor produk pertanian kita hanya sebesar 4,9% dari total ekspor nasional tahun 2007 yang mencapai US$ 93,142 miliar. Meski ekspor industri kita tinggi tapi kita sedang menuju ke fase deindustrialisasi.

Kalangan perbankan juga lebih royal mengucurkan kreditnya untuk sektor Industri ketimbang sektor pertanian. Kredit modal kerja dan kredit investasi untuk sektor pertanian hanya Rp 55,906 triliun sementara untuk sektor industri nilainya hampir empat kali lipat lebih besar dari sektor pertanian yakni Rp 203,808 triliun.

Pertanian kita sedang dijepit secara sistematis agar tidak berdaya oleh kartel komoditi dunia. Penandatanganan LoI IMF tentang penurunan bea masuk yang besarnya 0 – 10% untuk 43 produk pertanian telah menyebabkan pasar produk pertanian dalam negeri dibanjiri produk impor. Memang dalam jangka pendek terkesan menguntungkan karena konsumen mendapatkan produk murah dan berkualitas tapi dalam jangka panjang akan menciptakan ketergantungan yang kronis dan mematikan hasrat petani untuk berproduksi karena tidak ada kesempatan berpendapatan.

Ketergantungan kita terhadap produk pertanian impor sangatlah besar. Kita setiap tahun mengimpor 1,2 juta ton kedele, 5 juta ton gandum, 900 ribu ton gaplek, dan 600 ribu ekor sapi serta 964 ribu ton susu. Masih pantas dan banggakah kita menyebut diri sebagai negeri agraris?

Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa pertanian kita dalam bahaya. Jika suatu negara memiliki ketahanan pangan yang rapuh maka negara akan mudah runtuh. Sementara kita menghadapi tiga bahaya besar yang mengancam sektor pertanian namun tidak ada strategi besar yang andal untuk mengatasinya. Pertama, Kemampuan Pertanian kita untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar. Kedua, sekarang Indonesia berada dalam ancaman Rawan Pangan bukan karena tidak adanya pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari Supply Luar. Ketiga, Pasar Pangan Amat Besar yang kita miliki diincar oleh produsen pangan luar negri yang tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan.

Untuk mengatasinya kita harus membuat road map (peta jalan) untuk: (1) Industri berbasis agro dan perkebunan; (2) Regionalisasi pengembangan komoditi untuk menuju skala ekonomi dan aglomerasi; (3) Pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan dan industri kecil menengah pedesaan.

Dengan adanya peta jalan di tiga ranah maka diharapkan pengembangan pertanian kita menjadi lebih fokus dan terarah. Selain itu aspek penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan social capital untuk sektor pertanian guna meningkatkan efesiensi, produktivitas dan inovasi. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih proaktif dalam membangun inisiatif dan tindakan untuk membuat jejaring kerjasama usaha tani sebagai agenda pembangunan daerah. Selain itu pemerintah harus berani dan tegas dalam membuka, menciptakan, dan mengamankan pasar produk pertanian dan memihak petani.

Selengkapnya...

Bagaimana membangun perekonomian yang pertumbuhannya terasa sampai ke sumsum tulang mayoritas rakyat Indonesia? Tidak ada cara lain kecuali membangun sektor pertanian yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor industri dan perdagangan sehingga mampu menumbuhkan pusat ekonomi baru.

Keandalan sektor pertanian tidak diragukan lagi. Selama satu dasawarsa (1998-2008), sektor pertanian kembali menunjukkan daya tahan di tengah krisis ekonomi.
Seperti yang dinyatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global mulai tampak pada triwulan III-2008.

Sektor pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan turut berkontribusi 4,3 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Masih lebih tinggi 0,1 persen dari industri pengolahan. Walau belum setinggi sektor usaha lain, seperti konstruksi (7,9 persen) atau pengangkutan dan komunikasi (19,0 persen), sektor pertanian menampung beban yang sangat besar.

Sebanyak 42,5 juta orang dari 108,1 juta angkatan kerja nasional bekerja di sektor ini. Maka, sudah semestinya negara agraris dan maritim ini menjadikan sektor pertanian terintegrasi sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional.

Peta jalan pertanian

Saat ini masih mantapnya pertumbuhan sektor pertanian tidak lain karena sumbangan subsektor pangan untuk konsumsi dalam negeri serta ekspor bahan mentah hasil perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Sebanyak 24,8 juta keluarga petani hidup dari subsektor pangan dan sejahtera saat harga beras, jagung, dan kedelai membaik hingga September 2008. Petani benar-benar memanfaatkan momentum ini karena pada saat yang bersamaan volume produksi pun naik.

Namun, kita patut menyayangkan. Meski kontribusi sektor pertanian sudah terbukti dalam perekonomian nasional, kebijakan pemerintah masih belum komprehensif. Sampai sekarang, pengembangan pertanian nasional masih belum terintegrasi dengan kebijakan perindustrian dan perdagangan.

Peta jalan (roadmap) yang bisa diandalkan untuk mengembangkan agroindustri jangka panjang sampai kini tak kunjung muncul. Malah kebijakan yang bersifat ad hoc lebih sering muncul untuk meredakan kasus per kasus. Kondisi ini ironis karena saat kita lupa menciptakan nilai tambah dalam produk pertanian, pasar domestik negara kepulauan terbesar di dunia ini terus diserbu produk impor.

Impor pangan Indonesia periode 1996-2005 berdasarkan catatan ahli peneliti utama dalam bidang kebijakan pertanian PSE-KP Departemen Pertanian, Husein Sawit, menyedot sedikitnya 1,6 miliar dollar AS atau setara Rp 14,7 triliun devisa. Sekarang jumlahnya tentu jauh lebih besar dari periode itu mengingat harga komoditas pangan dunia melonjak dua sampai tiga kali lipat.
Kenaikan impor bahan baku setengah jadi—yang sebenarnya bisa diperoleh di dalam negeri—tak terbendung. Dari Indikator Perdagangan Dunia 2008 yang diterbitkan Bank Dunia, rata-rata tarif bea masuk Indonesia pada 2006 sebesar 4,5 persen, lebih rendah daripada rata-rata tarif di Asia Timur dan Pasifik yang berada pada kisaran 4,9 persen, yang berpendapatan tinggi. Negara-negara berkembang berpendapatan menengah dan rendah saja menerapkan tarif rata-rata 8,7 persen. Ironisnya lagi, tarif impor produk pertanian Indonesia tahun 2006-2007 6,5-7 persen. Paling rendah di Asia Pasifik. Ironis lagi, negara agraris seperti Indonesia memberikan tarif impor lebih murah untuk bahan baku produk pertanian ketimbang India, China, dan Brasil yang mampu mengekspor bahan jadi ke Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai penjuru dunia.

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, tarif bea masuk yang rendah ditujukan untuk efisiensi industri dalam negeri, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pertanian sebagai sektor strategis.

Industrialisasi pertanian

Akan tetapi, bea masuk rendah untuk impor produk pertanian yang menjadi bahan baku proses produksi sungguh berisiko besar. Industri pengolahan hasil pertanian di Indonesia semakin hari semakin terfragmentasi, tak terintegrasi dengan sektor pertanian sebagai hulunya. Kita harus menanggung kenyataan pahit ini saat produk mentah tak laku di pasar ekspor dan sulit bersaing di pasar domestik karena harga bahan baku impor lebih murah.

Industri pengolahan kakao, misalnya, memasok bahan baku impor, sementara Indonesia banyak mengekspor biji kakao. Karena buruknya penanganan pascapanen atau tidak adanya industri pengolah antara, industri hilir menjadi tidak efisien jika memanfaatkan bahan baku hasil pertanian dalam negeri.

Selain tidak terintegrasi optimal dengan industri pengolahan, hasil-hasil pertanian Indonesia juga tak jarang kalah bersaing dengan produk impor di pasar konsumsi domestik.
Survei Asia Foundation seperti dikutip Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menunjukkan, biaya distribusi di Indonesia lewat jalan darat paling mahal dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan China. Kualitas jalan yang buruk, pungutan liar oleh aparat jembatan timbang, kepolisian, tentara, dinas perhubungan, sampai preman, dan tumpang tindih retribusi pemerintah daerah membuat produk kita sulit bersaing dengan produk impor sejenis. Siapa bisa menyangka kalau harga jeruk impor dari China jauh lebih murah dibandingkan jeruk Pontianak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kalau
sudah begini, siapa yang patut disalahkan. Petani jeruk Pontianak atau pemerintah?

Pemerintah lebih suka mengutamakan pembangunan industri manufaktur, yang dari sisi politik sangat menguntungkan. Industri manufaktur lebih cepat berdiri, menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan bisa langsung mengekspor produk.

Adapun sektor pertanian, sudah tentu memakan waktu yang dimulai dari pembukaan lahan, penanaman bibit, perawatan, dan seterusnya. Belum lagi jika sebagian lahan terserang hama atau penyakit. Akhirnya, impor bahan baku lebih diprioritaskan untuk mendukung industri hilir. Kondisi ini yang terjadi pada industri gula nasional.

Industri gula rafinasi lebih suka mengimpor gula mentah dari Brasil ketimbang membeli dari petani dengan dalih kualitas jelek. Padahal, gula mentah petani yang jelek itu dihasilkan oleh mesin giling pabrik yang umurnya lebih tua dari republik ini. Mereka pun lalu mengimpor bahan baku untuk memproduksi di dalam negeri. Pemerintah baru kalang kabut saat hasil produksi, yang lebih murah dari produk lokal, kemudian membanjiri pasar domestik. Semakin terpuruklah petani tebu kita.

Semestinya, pemerintah kita tidak terbujuk rayuan negara lain untuk lebih mendorong ekspor bahan baku mentah. Sudah semestinya pemerintah lebih tegas dengan menciptakan pasar domestik bagi produk lokal sambil meminta importir bahan mentah mendirikan industri bahan jadi di Indonesia. Mereka yang mau melakukannya harus diberi berbagai insentif fiskal dan moneter supaya lebih bergairah mendirikan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan hulu.

Kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, sampai jagung semuanya andalan pertanian kita. Sudah cukup bangsa kita menjadi petani tanpa pernah mengecap keberhasilan industrialisasi pertanian. Seribu langkah pun dimulai dari satu langkah. Dalam waktu 10 tahun, Indonesia pasti menjadi negara industri pertanian termaju di dunia.

Kita bisa jika kita mau! [DAY/HAM/RYO/LKT]

Oleh: Hermas E Prabowo
www.kompas.com Selasa, 9 Desember 2008

Selengkapnya...